FPII Demo Dewan Pers

BANDA ACEH BUSERNEWS.com – Banda Aceh, Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Aceh, Ronny, mengeluarkan kritikan tegas terhadap Dewan Pers yang diduganya selama ini melakukan berbagai upaya untuk, menyingkirkan sejumlah media tertentu yang disinyalir‎ bersebrangan dengan kepentingan kekuasaan dan konglomerasi media, Jumat (24/3/2017).

Hal tersebut diungkapkan karena, mengingat terlalu gencar nya dewan pers melakukan pengekangan terhadap berbagai media melalui aturan-aturan yang dinilai tidak logis dan memberatkan.
Menurut pria asal Aceh Timur ini, dewan pers saat ini telah mencederai keadilan dan menghambat tumbuhnya media-media yang menjadi ancaman bagi kepentingan bisnis media-media besar milik para konglomerat yang kerap kali ditemukan memonopoli kebenaran dan mengkaburkan fakta, atas kondisi kekuasaan nasional yang belum menorehkan kemajuan bagi kepentingan rakyat.
 “Seharusnya dewan pers lebih bijaksana. Apapun alasannya wajib berpegang teguh dengan prinsip jurnalistik. Jangan malah jadi alat kekuasaan, apalagi diduga ditunggangi kepentingan bisnis,” ucap Ronny dengan tegas.
‎Ia mengaku, dirinya memahami dan mendukung adanya kebijakan dewan pers yang menuntut agar setiap perusahaan pers yang ada di Indonesia terverifikasi dengan baik dan beroperasi secara bertanggungjawab. Setiap perusahaan pers, memang harus jelas keberadaannya dan profesional yang intinya harus bertanggungjawab dan tetapi dewan pers juga tidak memberatkan. Dirinya menghimbau agar para insan pers tidak sewenang-wenang dalam pemberitaan, apalagi melukai keadilan bagi pihak lain. 
Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga menyatakan pernyataan mengenai perusahaan penerbitan pers yang terverifikasi yang disampaikan oleh Ketua PWI Pusat, Margiono, yang menanggapi keresahaan insan media terkait beredarnya informasi 74 perusahaan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. 
Ia juga mengkritik langkah dewan pers yang dinilai belum maskimal dalam memverifikasi seluruh media di daerah.
“Kami menyayangkan minimnya sosialisasi Dewan Pers, sehingga timbul pemahaman yang tidak utuh atas persoalan ini. Kedepan, kami akan mengeluarkan pernyataan resmi dan meminta Dewan Pers untuk mensosialisasikan ulang masalah ini,” imbuhnya.
(Cut)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*