FPII Beraksi Kembali Menolak QR Code Dari Dewan Pers



JAKARTA BN – Forum Pers Independent Indonesia (FPII, red) beraksi lagi menolak kebijakan Dewan Pers yang memberlakukan verifikasi, QR Code, seluruh media di Indonesia.

Ganjaran terhadap media dan wartawan ini dengan cara menerapkan verifikasi, QR Code setiap media oleh dewan pers, sangat dikecam oleh Forum Pers Independen Indonesia (FPII,red) yang menganggap berakibat buruk bagi media dan wartawan di indonesia.

Menurut ketua presidium Forum Pers Independent Indonesia, Kasih, didapingi sejumlah pengurus harian, kepada wartawan di kantornya, senin 3/4/2017, kebijakan dewan pers tersebut merupakan salah satu cara untuk mengintimidasi para insan Pers.

“Pers bebas dari intimidasi sesuai dengan UU No.40/1999. Pers sebagai salah satu pilar kemerdekaan RI. Jadi kebijakan Dewan Pers sangat bertentangan dengan Undang-undang No.40/1999 tentang kebebasan pers. Maka kita tolak verifikasi, QR Code tersebut” 

“Ya, kita akan demo lagi sampai dewan pers membatalkan verifikasi, QR Code media” Kata Kasih.

Seperti diketahui, dewan pers melakukan verifikasi Media dan akan menerapkan QR Code, sehingga menuai kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan.

Dewan Pers bukan hanya kali ini saja di demo. Beberapa waktu lalu juga didemo oleh ratusan awak media yang tergabung dalam FPII mulai dari kalangan media cetak dan online menggeruduk gedung Dewan Pers (DP) dan DPR RI, Senin 20 Maret 2017, lalu. Aksi tersebut sebagai aksi penolakan kebijakan Dewan Pers yang tidak berpihak kepada para wartawan.

Namun, aksi tersebut tidak mendapat tanggapan apapun dari dewan pers, sehingga FPII rencanakan lakukan aksi demo kembali dengan menggelar rapat lagi untuk menentukan jadwal aksi.

Dalam pertemuan rapat presidium tersebut dengan pengurus harian Setnas FPII di Jakarta, senin 3/4/2017 menetapkan bahwa FPII akan gelar aksi kedua, Kamis 13/4/2017 dengan jumlah massa yang lebih besar, dengan tuntutan harus ditanggapi Dewan Pers membatalkan verifikasi dan QR Code pada media.

“Kita adakan aksi kedua yang digelar FPII pertengahan bulan April ini dengan massa insan pers yang lebih banyak dari seluruh wilayah di Indonesia.” ucap Kasih selaku Ketua Presidium FPII.

Perlu diketahui bahwa Forum Pers Independen Indonesia (FPII) bukan musuh Dewan Pers, akan tetapi hadirnya FPII sebagai kontrol kinerja Dewan Pers sekaligus menolak kebijakan kebijakan Dewan Pers yang dianggap menyimpang dari UU Pers No.40/1999 terhadap Kemerdekaan Pers. (Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*