Diduga Pungli Di Minut Semakin Marak, Peringatan Kementrian Pendidikan Tak Diindahkan

MINUT BUSERNEWS.com- 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menegaskan kepada Komite Sekolah yang ada di seluruh NKRI dilarang memungut dana pada murid dan wali murid.

“Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dengan sangat tegas dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya,”ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Biro Hukor) Dian Wahyuni dalam jumpa pers di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, beberapa bulan lalu.

Rupanya pernyataan yang disampaikan oleh kementrian tersebut Diduga, tak diindahkan oleh beberapa sekolah baik SD maupun SMP yang berada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut).

Buktinya, Sejumlah orangtua siswa SD dan SMP yang berada di Kabupaten Minut, mengaku kecewa atas adanya pembebanan biaya pembangunan gedung baca kepada mereka untuk SD dan Pembayaran Server untuk SMP.

Menurut orangtua, harusnya biaya pembangunan dan biaya Server Komputer seperti itu  adalah tugas dan tanggungjawab dari pemerintah, terlebih untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, bukan kepada orang tua siswa..

Kepala sekolah SD dikecamatan Talawaan berinisial EM ketika dikonfirmasi media Busernews mengakui adanya pembebanan biaya pembangunan ruang tunggu kepada orang tua siswa sebesar Rp.200.000.

“Uang 200 ribu tersebut hasil kesepakatan antara orang tua murid dan Komite sekolah. Uang tersebut untuk Pembuatan Ruang Tunggu” Kata EM saat ditemui media Busernews Selasa (28/11).

Begitu juga Kepala Sekolah SMP yang berada di Kecamatan Airmadidi berinisial FT, mengakui kalau biaya server itu dibebani kepada orang tua murid sebesar Rp.250.000 ungkap Kepsek kepada media Busernews diruang kerjanya.

“Ini kan untuk kemajuan Siswa yang Ujiannya berbasis Komputer, kalau kami anggarkan dari dana BOS, tentu tidak mencukupi, jadi hasil rapat beberapa waktu lalu, itu Kesepakatan Komite dan orang tua  untuk membantu meringankan biaya Server.” Ujarnya.

Sementara kepala dinas Pendidikan Minahasa Utara Sofitje Wolajan mengecam keras perbuatan Sekolah yang telah membebani biaya tersebut kepada orang tua siswa.

“Itu tidak bisa di biarkan. Semuakan sudah ada dana BOS, jadi tak perlu lagi membebani orang tua murid dengan biaya tersebut, apalagi sebesar itu.” Ujar Kadis seraya menambahkan waktu lalu Dia telah jelaskan untuk menghindari 58 item yang kategori pungli di sekolah. (Iful/munir)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*