Bebankan Biaya UNBK, SMPN 10 Manado Diduga Menyalahi Aturan

MANADO BUSERNEWS – Belum lama diterpa isu dugaan punggutan liar di SMPN 10 Manado, tentang pembebanan biaya Makanan, Uang Senin dan pembebanan biaya perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, Kini SMP Yang di pimpin Sonny Engka melakukan pembebanan biaya Sewa Lokasi dan Alat Komputer sebesar Rp 50.000/Siswa kelas III.

Seperti yang dikatakan Sonny Engka kepala sekolah SMPN 10 Manado kepada awak media, saat ini pihak sekolah tidak mempunyai alat komputer yang cukup untuk ujian, sedangkan berdasarkan surat edaran dari kementerian pendidikan Surat Edaran (SE) Nomor: 1 Tahun 2017. Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016/2017 pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2017/2018 akan diprioritaskan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).”

“Kita sudah wajib untuk melaksanakan UNBK berdasarkan surat edaran dari Kementrian pendidikan. Tetapi karena keterbatasan alat komputer maka kami berinisiatif untuk meminjam Lokasi Sekolah dan Alat Komputer di sekolah lain dengan biaya dari hasil Keputusan antara Komite sekolah bersama orang tua murid.” ungkap Engka seraya menambahkan kalau diambil dari Dana Bos, uang tersebut tentu tidak akan mencukupi.

Namun ada ketimpangan antara surat edaran kementrian dengan kebijakan dari pihak SMPN 10 ini, yaitu, kata Orang Tua Murid yang tak mau di publis namanya menekankan, dalam surat edaran permendikbud yang ditujukan kepada kepala daerah pada poin 4 berbunyi.

“Pemerintah daerah (sesuai dengan kewenangannya) diharapkan dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer, untuk pelaksanaan UNBK (dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik)”
“Dalam surat edaran kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut mewajibkan setiap sekolah melaksanakan UNBK, namun tidak menekankan untuk memunggut biaya dari orang tua siswa.” Ujar mereka.

Kemudian ketimpangan lain menyangkut pemungutan dana oleh pihak sekolah SMPN 10 terhadap orang tua atau wali murid melalui komite sekolah, yang berdasarkan kepada permendikbud no 75 tahun 2016. Beberapa wali murid meluruskan perlu adanya kepahaman bersama soal pungutan sekolah.

“Sumbangan juga pemberian berupa uang, barang atau jasa secara sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah, mengikat dan jumlahnya ditentukan” ungkap mereka seraya menyampaikan permendikbud no 75 tahun 2016 justru melarang komite untuk melakukan pungutan.

“Boleh penggalangan dana melalui bantuan dan sumbangan, syaratnya harus ada proposal, serta tidak memaksa/mengikat, dan dalam penggalangan dana yang terpenting adalah transparansi dari pihak sekolah.” pinta mereka.
(Ridwan/Ody)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*