BPN Minut Gelar Penyuluhan Pertanahan PTSL Didesa Matungkas

MINUT BUSERNEWS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengadakan penyuluhan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Jumat (23/2/2018).

Kegiatan penyuluhan ini sesuai dengan program Presiden yang diwujudkan dalam NAWACITA menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui reforma agraria dan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Penyuluhan yang dilaksanakan di balai desa Matungkas dihadiri oleh Kepala BPN Sammy Dondokambey didampingi 4 orang Tim penyuluhan dari BPN, Penjabat Hukum Tua Ruddy A Mailoor SPi, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat serta para undangan.

Acara dimulai dengan ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Penjabat Hukum Tua Desa Matungkas Ruddy A Mailoor SPi.
“Kami mewakili warga mengucapkan selamat datang kepada Tim Penyuluhan dari BPN. Kami juga sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas program penyuluhan PTLS yang diselenggarakan didesa Matungkas.” Singkat Mailoor.

Adapun Obyek PTSL sebagaimana dimaksud meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset pemerintah atau pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, tanah desa, tanah negara dan bidang tanah lainnya.

Kepala BPN Kabupaten Minut Sammy Dondokambey menyampaikan, Perencanaan alokasi dari kementrian ATR untuk Kabupaten Minut sebanyak 5 ribu bidang tanah obyek PTSL.

Dikatakan program PTSL ini sudah ditanggung pemerintah pusat dimana masyarakatnya tidak dibebani biaya. Adapun pembiayaan PTSL sebesar 350 ribu Rupiah untuk biaya persiapan masyarakat, nantinya biaya tersebut akan dikelola oleh masyarakat.

Hal ini sudah menjadi keputusan tiga menteri, “Biaya itu berupa pembelian materai, patok dan ongkos lain-lain semua itu biaya kebutuhan mereka sendiri”, jelasnya.

“Dan untuk panitia kepala kantor pertanahan menerbitkan SK panitia ajudikasi percepatan yang terdiri dari ketua, anggota yang memahami infrastruktur, anggota yang memahami hubungan hukum, sekretaris dan Hukum Tua.”, pungkas Dondokambey.
(IfuL/Munir)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*