Dugaan Pungli Di SMPN 10 Manado Berkedok Panguyupan

MANADO BUSERNEWS – Pungutan liar (pungli) yang sedang gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah dan Aparat Hukum tidak menyurutkan oknum aparatur sipil negara (ASN) khususnya kalangan guru untuk terus melakukan punggutan.

Kali ini, dugaan pungli itu terjadi di Pendidikan Kota Manado sebagaimana yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negri SMPN 10 Paniki Bawah Manado.

Diduga, Sekolah SMPN 10 ini melalui Panguyupan kelas, meminta sumbangan kepada orang tua murid berupa makanan. Alasannya untuk kegiatan syukuran setelah selesai pembangunan ruang kelas. Apabila tidak membawa makanan maka dibebankan kepada siswa uang sebesar Rp.50ribu pengganti makanan.

Dugaan Pungutan seperti ini langsung dikeluhkan oleh orang tua murid. Kendati mengeluh, orang tua terpaksa mengiakan sumbangan itu, karena takut anak bermasalah untuk tamat di sekolah.

”Dengan kondisi ekonomi saat ini tentu sangat berat bagi kami menyumbang makanan apalagi dibebankan biaya sebesar Rp 50 ribu. Bukan hanya itu, uang senin yang seharusnya tidak ada, kini harus tanggung siswa SMPN 10 sebesar Rp.10ribu/Siswa.” ungkap orangtua siswa yang tak ingin di publis namanya.

“Kami tidak ingin anak kami bermasalah belajar di sana jika kami menolak, makanya kami bersedia membayar,” sambung mereka seraya menambahkan apabila tidak membayar akan mempengaruhi nilai matapelajaran.

Hal senada juga diungkapkan oleh siswa bahwa setiap tanggal 17 Agustus, pihak sekolah dan Komite SMPN10 selalu meminta uang untuk kegiatan hari kemerdekaan sebesar Rp.50 ribu/siswa.

”Kami setiap tahun selalu dibebankan uang perayaan kemerdekaan yang diminta Komite atau sekolah, padahal semua sudah dibiayai oleh Dana BOS.” sebutnya.

Sementara Kepala Sekolah SMPN 10 Sonny Engka saat ditemui awak media Buser News, Jumat (9/2/2018) diruang kerjanya, menepis bahwa ada punggutan liar disekolah yang dipimpinnya.

“Kami tidak pernah membebani orang tua dengan biaya apapun, apalagi uang Senin, Makan Minum dan biaya perayaan hari besar. Setiap rapat saya selalu menekannkan para guru agar tidak membebankan biaya apapun kepada siswa. Kalau dalam kelas memang ada Panguyupan, tetapi tidak dibebankan biaya apapun kecuali ada kesepakatan orang tua dan pengurus panguyupan.” Ungkapnya seraya menambahkan pembebanan biaya sudah diatur dalam Permen No 75 tahun 2016 tentang peran komite sekolah.
(Ridwan/ifuL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*