Kapolda Buka Rapat Kerja Fungsi Pengawasan Sejajaran Polda Sulut

SULUT BUSERNEWS – Polda Sulawesi Utara melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) menggelar rapat kerja fungsi pengawasan, bertempat di Hotel Lion Manado, Kamis (8/3/2018).

Kegiatan yang bertemakan “Optimalisasi peran dan fungsi pengawasan daerah guna mengefektifkan capaian kinerja Polda Sulut T.A. 2018   dalam   rangka   terwujudnya   Polri  yang Promoter” ini, dihadiri oleh seluruh personil fungsi pengawasan Polda dan personil perwakilan dari satker dan satwil jajaran Polda Sulut.

Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Polda Sulut dan jajaran selama ini tidak terlepas dari kinerja fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

”Beberapa capaian tersebut diantaranya adalah kita berkontribusi terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan berhasil memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Polri tahun 2016 yang telah menyajikan secara wajar posisi keuangan Polri tanggal 31 Desember 2016 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Kapolda.

Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan pencegahan korupsi, Polri berkomitmen melakukan perbaikan   kinerja.   Salah  satunya  menurut Kapolda dengan pembangunan  Zona  Integritas  (ZI)  menuju  Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

”Dimana dari hasil penilaian Kemenpan-RB,   satker   yang   mendapat   predikat  WBK  sebanyak  9 satker yaitu Dittipidkor Bareskrim Polri, Polres Medan, Polresta Pekan Baru, Polresta Padang, Polres Serang, Polrestabes Semarang, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polres Banjarmasin dan 3 satker yang mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Polres Sidoarjo, Polres Gresik dan Polres Jember,” terang Kapolda.

Sementara itu Polda Sulut telah mampu menggusulkan 3 polres yaitu Polres Bitung, Polres Bolmong dan Polres Minsel untuk mendapat penilaian predikat WBK, walaupun belum meraih predikat tersebut.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kemenpan-RB  RI terhadap kinerja polri dalam pelaksanaan tugas, dibuktikan dengan capaian akuntabilitas kinerja polri pada tahun 2016 mendapatkan nilai 70,90 atau kategori “bb” sangat baik, yang berarti bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan kinerja dengan penilaian akuntabel, berkinerja baik, memiliki  sistem  manajemen  kinerja yang handal. begitu pula dengan penilaian Reformasi Birokrasi mendapat kategori BB (72,28).

Kapolda juga membeberkan prestasi kinerja yang sudah dicapai Polda Sulut antara lain tahun anggaran 2017 Polda Sulut meraih peringkat I terbaik dalam realisasi penyerapan anggaran belanja modal. Tahun 2016 Polda Sulut meraih peringkat I seluruh polda dalam penyusunan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK), dan hasil evaluasi quick wins untuk triwulan B-09 dan B-12 tahun 2017 meraih peringkat I.

”Hasil capaian ini merupakan salah satu keberhasilan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan kinerja Polda Sulut, yang tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk kedepannya,” katanya.

Untuk mendukung pencapaian program prioritas Kapolri khususnya dalam peningkatan pengawasan guna mewujudkan Polri yang promoter, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta selaku pengemban fungsi pengawasan telah berupaya mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menghadapi berbagai

Diantaranya pengawasan dan pemeriksaan (wasrik), baik wasrik rutin yang terjadwal dalam Program Kinerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), maupun wasrik khusus yang dilakukan secara insidentil, kegiatan review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satker, melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja satker, melakukan konsultasi pada saat pengajuan revisi anggaran satker, dan melakukan pre-audit untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan pembukaan Rakerwas dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Sulut serta diisi pemateri dari internal dan instansi eksternal diantaranya Kepala Kantor perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sulut, serta Kepala Perwakilan BPKP Sulut. (Renny)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*