Pidana Mati Bagi Koruptor Diatur Dalam UU 31 1999 Pasal 2 Ayat 2

BUSERNEWS – Tindak pidana korupsi yang sering diistilahkan ekstra-ordinary crime (kejahatan kriminal luar biasa) termasuk kejahatan yang paling merugikan bangsa dan negara. Di Indonesia secara sistematis kasus korupsi terjadi di semua sektor dan telah mengancam upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Para masyarakat menuntut agar hukuman mati dijatuhkan kepada koruptor, supaya korupsi dapat dicegah dan diberantas secara sistematis. Namun, sampai saat ini belum ada satupun koruptor yang dihukum mati.

Hal ini terjadi karena berbagai kelemahan yuridis dalam formulasi ancaman pidana mati bagi koruptor.

Hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 2.

Apa maksud keadaan tertentu pada pasal tersebut dijelaskan lebih jauh dalam bab penjelasan Undang-undang tersebut. Apa saja?

“Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,” demikian bunyi penjelasan dari Pasal 2 ayat 2 tersebut.

Beberapa kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dalam korupsi, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja, undang-undang tidak merumuskan pengertian/ batasan pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi, syarat tindak pidana yang diulangi dan tenggang waktu pengulangannya dalam hal memberikan ancaman pidana mati untuk pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi.

Reformulasi ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi seharusnya diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/ bernegara).

(Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*