Kab. Bandung, buaernews19.com – Dalam masa sidang ke III tahun 2025 kabupaten bandung mulai dilaksanakan Rabu 20 – 08 – 2025
seperti yang dilakukan H Asep Ikhsan Anggota DPRD kab bandung dapil VI di gedung yayasan wirakarya, desa pakutandang,kecamatan Ciparay, kab bandung.
Pelaksanaan kegiatan reses ini dihadiri sebagai tamu undangan, Forkopimcam Ciparay, Camat Ciparay Anjar Lugiana, Kapolsek Ciparay Iptu Ilmansyah, Danramil 2408/Ciparay diwakili Serma Yosef,kades pakutandang Suryaji,serta para milenial dan tokoh masyarakat dapil VI.
H. Asep Ikhsan sebagai anggota DPRD fraksi Demokrat di komisi D, Pentingnya Reses memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, sosial,kesehatan. sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
Dengan adanya reses, anggota dewan dituntut untuk lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya, karena mereka harus mempertanggungjawabkan hasil reses kepada masyarakat.’imbuhnya.
Reses juga dapat mendorong transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, karena masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana aspirasi mereka ditanggapi dan ditindaklanjuti.
Dengan demikian, reses dalam dunia pendidikan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, serta Reses dalam konteks dunia pendidikan mengacu pada kegiatan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk bertemu dengan konstituen (masyarakat di daerah pemilihannya) dan menyerap aspirasi, termasuk isu-isu terkait pendidikan.
Sebagai tambahan H. Asep Ikhsan yang menduduki ketua fraksi di komisi D membidangi kesejahteraan masyarakat termasuk dunia pendidikan dalam reses masa sidang III Tahun 2025,
Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan masukan dan keluhan dari masyarakat tentang berbagai aspek pendidikan, seperti pemerataan akses, kualitas pengajaran, fasilitas sekolah, hingga bantuan pendidikan seperti beasiswa. Aspirasi ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan bagi anggota dewan dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pembuatan kebijakan, pengawasan program, dan anggaran terkaitk khususnya kesejahteraan masyarakat. (Dens)
