Kab. Bandung, busernews19.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparannya pada pelaksanaan verifikasi lanjutan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2026.
Bupati Bandung menyampaikan paparannya melalui zoom meeting yang diikuti pula oleh Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung di Gedung Oryza Sativa, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Senin (11/8/2025). Usai zoom meeting Bupati langsung hadir di Gedung Oryza Sativa.
Pelaksanaan Verifikasi Lanjutan Kabupaten/Kota Sehat tingkat Nasional Tahun 2026 juga melibatkan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan RI, yang dalam penyampaian paparannya melalui zoom meeting.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan profil singkat Kabupaten Bandung, yaitu 31 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dijelaskan, secara demografis,
jumlah penduduk 3.839.721 jiwa dan angkatan kerja 1.910.662 jiwa (67,22%). Didominasi penduduk usia 10-24 tahun (Gen Z) yaitu 996.710 jiwa (25,96%). Dengan komposisi penduduk 1.953.971 jiwa laki-laki (50,9%), dan 1.885.750 jiwa perempuan (49,1%).
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna turut menjelaskan perkembangan penyelenggaraan Kabupaten Bandung Sehat. Ia menjelaskan pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 280 desa dan kelurahan (seluruh) telah terverifikasi ODF (Open Defecation Free) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
Sebelumnya, pada tahun 2018 sebanyak 55 desa/kelurahan, 2019 sebanyak 89 desa/kelurahan dan tahun 2021 sebanyak 179 desa/kelurahan.
Perkembangan penyelenggaraan Kabupaten Bandung Sehat itu, pada tahun 2021 mendapatkan piagam penghargaan Swasti Saba Padapa (2 tatanan). 2 tatanan itu, yakni kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum dan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri.
Pada tahun 2023, mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wistara (9 tatanan). Pada tahun 2025 pengajuan Swasti Saba Wistara Paripurna (9 tatanan). 9 tatanan itu, yakni tatanan 1 Masyarakat Sehat Mandiri.
“Dari 29 Indikator pada Tatanan 1 Masyarakat Sehat Mandiri, masih terdapat 6 (enam) indikator dengan nilai di bawah 100, hal ini secara umum disebabkan keterbatasan jumlah SDM (sumber daya manusia) di bidang kesehatan. Belum meratanya kompetensi tenaga kesehatan,” kata Kang DS.
Penyebab lainnya faktor kondisi geografis Kabupaten Bandung. Selain itu jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang banyak mencapai sekitar 3,8 juta.
“Belum terpenuhinya jumlah tempat tidur di rumah sakit. Masih terdapat kelompok masyarakat yang menolak imunisasi. Belum meratanya pemahaman masyarakat terkait pemenuhan gizi. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Terhadap hambatan/kendala tersebut telah dilakukan beberapa upaya dan juga inovasi,” jelasnya.
Bupati Bandung mengatakan, Pemkab Bandung juga sudah melakukan berbagai upaya menurunkan jumlah kematian neonatus di Kabupaten Bandung, yaitu penyusunan produk hukum daerah antara lain Perda No.11 Tahun 2023 tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim AMP-SR Kabupaten dan juga pendampingan puskesmas oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta dokter spesialis anak. Upaya lainnya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain Pelatihan USG Dasar bagi dokter umum puskesmas, Orientasi AMP-SR untuk RS, Pendampingan Tim Ahli (SP.A dan Sp.OG) ke Puskesmas, Audit Kasus Kematian Perinatal, dan
Kegiatan Kampanye Bumil Sehat.
Selain itu upaya-upaya meningkatkan akses informasi kesehatan di Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip keterjangkauan dan keragaman media, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah mengembangkan berbagai platform digital sebagai sarana.
Penyebarluasan informasi kesehatan, antara lain Instagram (@dinkes_kab_bandung), Facebook Fanspage (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung), TikTok (@dinkes.kabbandung), YouTube (Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
/https://www.youtube.com/@
